Rencana menempatkan perwira militer aktif sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai dinilai pegiat HAM dan pengamat militer mengabaikan prinsip tata kelola yang baik, mengindikasikan kembalinya dominasi militer dalam politik nasional, dan mencerminkan ‘obsesi’ dan ‘ambisi’ Presiden Prabowo Subianto.
Rencana menempatkan perwira militer aktif sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai dinilai pegiat HAM dan pengamat militer mengabaikan prinsip tata kelola yang baik, mengindikasikan kembalinya dominasi militer dalam politik nasional, dan mencerminkan ‘obsesi’ dan ‘ambisi’ Presiden Prabowo Subianto.